CSF UNMUL dengan didukung oleh beberapa individu dan lembaga pemerhati lingkungan yang concern terhadap pembangunan kehutanan dan penyelamatan lingkungan berinisiatif untuk membangun dialog terbuka antar pelaku pengembang PHBM. Tujuan dari kegiatan ini adalah terbangunnya pemahaman bersama mengenai konsep PHBM dari semua kalangan, baik itu dari kalangan instansi pemerintah, praktisi perusahaan, civitas academika perguruan tinggi, LSM, maupun kalangan umum yang berminat untuk ikut membangun dan memberikan sumbang saran bagi pembangunan hutan dan lingkungan. Dialog yang dijadwalkan digelar terbuka setiap bulan ini tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan pihak tertentu, tetapi lebih kepada menarik pelajaran dan membenahi rencana implementasi PHBM ke depan. Dialog ini tidak terbatas pada “temu darat” yang diselenggarakan setiap bulan, tetapi juga lewat sumbang saran para pemerhati melalui jalur mailing list (milis) spt FKKM, APKSA, UnmulNet, dsb. Berikut adalah Terms of References (TOR) dari Dialog PHBM. TERMS OF REFERENCES

DIALOG MEMBANGUN SEBUAH HARAPAN
(Seri Diskusi tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat)


Latar Belakang
· Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat merupakan sebuah model kearifan pengelolaan hutan yang sudah berabad-abad lamanya berkembang di masyarakat Kalimantan Timur.

· Model PHBM tersebut mulai terpinggirkan dengan adanya kebijakan pengelolaan hutan berbasis negara (State forest management) yang dimulai pada sekitar tahun 1970-an.

· Model pengelolaan hutan berbasis negara ini cenderung berpihak pada pemodal besar. Karakter pengelolaan hutan berbasis negara yang cenderung eksploitatif telah menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, keterdesakan masyarakat asli, konflik, hancurnya budaya lokal dan lain-lain.

· Mensikapi berbagai dampak negatif tersebut, mulai tahun 1990-an, di Kaltim telah muncul berbagai upaya dari kalangan LSM dan Perguruan Tinggi untuk mendorong PHBM sebagai sebuah alternatif untuk mengatasi degradasi hutan sekaligus untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan. PHBM ini didorong menjadi sebuah alternatif pengelolaan hutan di masa mendatang dengan pertimbangan apabila kedaulatan pengelolaan hutan ada di tangan masyarakat diyakini mereka akan lebih mempunyai rasa memiliki (ownership) terhadap hutan sehingga pengelolaan yang mereka lakukan akan lebih memperhatikan aspek kelestarian, dibandingkan pengelolaan hutan oleh pemodal besar yang cenderung mengejar keuntungan ekonomis jangka pendek semata.

· Untuk mendukung PHBM tersebut, beberapa LSM telah melakukan berbagai kegiatan pendampingan kepada masyarakat. Pendampingan ini di sebagian tempat lebih diarahkan pada pendampingan manajemen kepada kelompok masyarakat agar pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut mampu menjamin kelestarian hutan sekaligus tetap bernilai produktif. Beberapa contoh kegiatan pendampingan yang dilakukan antara lain: Pendampingan PHBM di Kutai Barat oleh Yayasan Bioma, Pendampingan untuk petani rotan di Kutai Barat oleh Yayasan SHK Kaltim, pendampingan untuk rehabilitasi mangrove di Kutai Timur dan Bontang oleh Yayasan Bikal, collaborative management dalam pengelolaan hutan yang difasilitasi oleh TNC dan lain-lain. Di kalangan Perguruan Tinggi, Center for Social Forestry (CSF) Universitas Mulawarman telah mengembangkan berbagai aktifitas seperti penelitian, pelatihan, kampanye dll yang berkaitan dengan PHBM.

· Dari berbagai upaya pengembangan PHBM tersebut, sudah terdapat banyak pembelajaran berupa hasil penelitian maupun hasil pendampingan. Namun di tingkat “aktor pengembang PHBM” terdapat beberapa kendala dalam pengembangan isu PHBM secara lebih luas. Kendala tersebut antara lain berupa: (a) minimnya komunikasi antar lembaga sehingga sinergi program belum berjalan secara optimal, (b) minimnya kampanye dan outreach tentang PHBM sehingga dukungan kebijakan dan dukungan publik terhadap isu PHBM masih terbatas.

· Melihat kendala tersebut, muncul pemikiran perlunya suatu ruang dialog terbuka untuk saling belajar melalui sharing pengalaman terhadap proses pengembangan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak dan sharing pendapat tentang isu-isu baru yang berkaitan dengan PHBM. Dalam hal ini CSF Unmul didorong untuk mampu menjadi tuan rumah (host) kegiatan ini dengan pertimbangan: (a) CSF sebagai sebuah lembaga perguruan tinggi merupakan sebuah lembaga netral sehingga sangat potensial untuk mampu memfasilitasi diskusi terbuka yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (b) CSF Unmul sebagai lembaga Perguruan Tinggi diharapkan mampu untuk menginternalisasi ideologi PHBM ke kalangan intelektual/massa kritis (dosen dan mahasiswa) di lingkungan kampus.

· Untuk itulah CSF Unmul dengan didukung oleh TNC akan mengimplementasikan rencana ini.
 


Hasil yang ingin dicapai
1. Adanya dialog terbuka antar pelaku pengembang PHBM
2. Adanya pemahaman bersama dan dukungan terhadap konsep dasar PHBM dari para pemangku kepentingan termasuk dari kalangan civitas academica dan sinergi program antar lembaga di masa yang akan datang.
3. Tersedianya dokumentasi hasil dialog yang dapat digunakan sebagai bahan perubahan kebijakan (advokasi) PHBM.


Ruang Lingkup Kegiatan:
1. Dialog Rutin bulanan tentang Isu PHBM.
Dialog ini diselenggarakan secara rutin setiap bulan, dalam format dialog informal dengan pembicara dari pelaku pengembang PHBM atau pihak lain yang relevan. Topik diskusi bisa diangkat dari hasil penelitian, hasil pendampingan maupun isu-isu PHBM terkini yang sedang berkembang. Kegiatan ini diharapkan bisa dihadiri sekitar 25 peserta dari berbagai unsur pemangku kepentingan (instansi pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi, Masyarakat, sektor swasta dll). Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah: (a) adanya sharing pengalaman atau informasi tentang PHBM dari berbagai pihak (b) teridentifikasinya “peta” kegiatan pengembangan PHBM (c) adanya peningkatan pemahaman bersama tentang PHBM (d) teridentifikasinya potensi sinergi antar lembaga.

2. Ekspose tahunan tentang Isu PHBM
Ekspose ini dimaksudkan sebagai suatu lokakarya yang mengundang sekitar 75 orang dari berbagai unsur pemangku kepentingan untuk mendiskusikan isu-isu terkini tentang PHBM. Hasil ekspose akan dijadikan sebagai bahan untuk perubahan kebijakan (advokasi) PHBM di tingkat daerah maupun nasional. Ekspose ini diharapkan dilangsungkan pada akhir tahun. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah; (a) adanya peningkatan pemahaman bersama tentang PHBM (b) terumuskannya bahan-bahan advokasi kebijakan PHBM secara partisipatif.

3. Publikasi hasil dialog PHBM
Publikasi ini merupakan kumpulan hasil diskusi serial dan ekspose tentang PHBM. Publikasi ini dicetak sekitar 200 eksemplar dan didistribusikan kepada para pemangku kepentingan. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan publikasi ini adalah: (a) adanya dokumen pembelajaran sebagai media outreach PHBM yang berasal dari pengalaman riil lapangan, dan (b) adanya bahan untuk advokasi kebijakan PHBM.
 
Pengorganisasian
Kegiatan ini diorganisir oleh CSF Unmul yang diketuai oleh Prof. Dr. Mustofa Agung Sardjono.
Kegiatan Dialog Reguler PHBM ini mulai diselenggarakan pada hari Jumat, 24 Maret 2006, pkl 14.30 16.00 Wita, bertempat di Ruang Meranti, Fakultas Kehutanan Unmul, Kampus Gn. Kelua, Jl. KH. Dewantara, Samarinda, dengan moderator : Prof. Dr. Mustofa Agung Sardjono.

Dalam Konferensi Parapihak/Conference of the Parties (COP) 15 di Copenhagen (Denmark) Desember 2009, Indonesia menegaskan komitmennya untuk menurunkan emisi gas paling tidak sebesar 26% pada tahun 2020. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No.61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca. Didalam peraturan ini disebutkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca.

Wilayah Utara Kalimantan Timur yang terdiri dari 5 Kabupaten Kota, yaitu Kota Tarakan dan Kabupaten-Kabupaten Bulungan, Nunukan, Malinau dan Tana Tidung dalam konteks kehutanan memiliki peran yang sangat penting. Perkembangan wilayah kabupaten-kabupaten tersebut sesuai dengan desentralisasi dan devolusi, mau tidak mau harus diharmoniskan dengan rencana-rencana nasional dalam konteks REDD+. Pengharmonisan ini dapat berjalan baik apabila parapihak di daerah telah memahami permasalahan dalam Perubahan Iklim dan hubungannya dengan desentralisasi dan devolusi pengelolaan sumberdaya alam.

Terkait dengan hal tersebut maka Center for Social Forestry (CSF) dengan didukung oleh the Ford Foundation dan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Pokja REDD+ Kaltim, Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim, C3S Universitas Mulawarman dan GIZ Forclime akan melaksanakan kegiatan Lokalatih Pengenalan Perubahan Iklim dalam konteks Desentralisasi dan Devolusi Pengelolaan Sumberdaya Alam/Hutan. Sebagai bagian awal dari Loka Latih ini perlu untuk mengidentifikasi pengetahuan, pemahaman dan respons daerah (parapihak terkait dari Pemerintah hingga masyarakat) dalam kaitannya dengan isu-isu berkaitan dengan  perubahan iklim. Selain itu perlu pula untuk  menjajagi kebutuhan pengetahuan dan pemahaman tentang upaya politik dan konsepsi teknis berkaitan dengan perubahan iklim global, terutama menyangkut sumberdaya hutan (REDD+) .  Dengan adanya informasi dari kegiatan awal, materi dan topik yang dibutuhkan oleh Kabupaten/Kota dapat diketahui. Kegiatan awal kemudian dilanjutkan dengan Loka Latih Pengenalan Perubahan Iklim dalam konteks Desentralisasi dan Devolusi Pengelolaan Sumberdaya Alam/Hutan. Kegiatan ini diharapkan mendukung adanya pemahaman utuh terhadap konsep Perubahan Iklim dan muncul komitmen-komitmen daerah yang mengusung pengurangan emisi sebagai bagian dari program kerja daerah .
Kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini kami ucapkan terima kasih.


Dalam perkembangannya, CSF Unmul telah melaksanakan Pelatihan dan Penelitian, baik di lingkungan Unmul sendiri maupun dengan Kabupaten/Kota, bahkan dengan Lembaga Penelitian luar negeri.  Program Pelatihan maupun Penelitian yang sudah dilakukan oleh CSF, dan juga ditawarkan oleh CSF untuk para-pihak yang memerlukan antara lain:
1. Pendidikan / dan pelatihan Perhutanan Sosial
2. Pelatihan Resolusi Konflik/ Conflict Resolution
3. Pelatihan Pengelolaan hutan dan sumberdaya alam secara partisipatif
4. Analisis pemasaran NTFPs
5. Participatory Development Training (LFA, RBM, ZOPP)
6. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
7. Penelitian Penanggulangan Kemiskinan
8. Penelitian Kajian Lingkungan Sosial Budaya
9. Pelatihan dan Penelitian PRA, RRA, PAR, PREM
10. Pelatihan dan penelitian tentang Gender
11. Penelitian Land Tenure dan Tanah Ulayat
12. Penelitian Pemekaran Wilayah Kecamatan
13. Penelitian dan Pelatihan REDD+ dan MRV
14. Penelitian Forest Conservation
15. Penelitian Survei Sosial Ekonomi dan Budaya
16. Peneltian Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)
17. Penyusunan Data Elektronik Kabupaten dan Desa-desa di Kalimantan Timur

Dalam era Otonomi Daerah, daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengelola sumberdaya alamnya. Di Kalimantan Timur, dengan pertimbangan untuk pembangunan, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan berbagai izin yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya alam.  Proses desentralisasi kehutanan di Indonesia seiring dengan era Otonomi Daerah dan upaya untuk mendorong proses devolutif memberi ruang besar bagi parapihak di level lokal untuk berperan lebih aktif dalam mengelola sumber daya yang ada, baik untuk kepentingan setempat ataupun berpartisipasi dalam mendukung kepentingan Nasional dan bahkan global.

Di sisi lain, di berbagai belahan dunia telah terjadi bencana-bencana alam berskala besar akibat adanya pemanasan global. Perubahan iklim ini terjadi akibat adanya penumpukan gas rumah kaca di atmosfir bumi. Dunia bereaksi  lewat Lembaga IPCC (International Panel on Climate Change) dan salah satu hasilnya adalah memunculkan skema REDD+ pada COP 13 tahun 2007 di Bali yang akan diterapkan Indonesia. Sejak itu berbagai kegiatan yang berhubungan dengan REDD+ dicobakan di berbagai bagian di Indonesia. Tahun 2011 Kalimatan Tengah ditetapkan sebagai Pilot Province untuk penerapan REDD+. Menurut rencara Strategi Nasional REDD+ , tahun 2012 akan ditetapkan lagi Provinsi percontohan yang lain dan tahun 2014, skema REDD+ akan diimplementasikan secara nasional.

Kalimantan Timur telah menyiapkan berbagai program untuk mendukung pelaksanaan REDD+ . Sebagai contoh telah ada Kelompok Kerja REDD Propinsi atau program Kaltim Hijau dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Berau telah pula ditetapkan sebagai demonstartion activity untuk program REDD+.  Semua bentuk dukungan terhadap skema REDD+ di Kalimantan Timur masih perlu dikembangkan, karena penerapan REDD+ akan diterapkan di seluruh daerah – sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden no. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca.
Di Kalimantan Timur, yang dikenal sebagai barometer kehutanan Indonesia, wilayah Utara, yang terdiri dari 5 (lima) Kabupaten/Kota menjadi obyek yang penting dalam kerangka desentralisasi/devolusi dan respon atas isu-isu global, karena :
a.    Wilayah Utara masih memiliki sumberdaya hutan yang cukup luas dan menjadi ruang hidup bagi masyarakat sekaligus sebagai sumber perekonomian daerah;
b.    Ancaman kerusakan sumberdaya hutan juga relatif besar baik akibat dari banyak wilayah yang relatif terpencil dari pengawasan (aksesibilitas rendah), motivasi besar untuk mengekar ketertinggalan ekonomi dari wilayah Selatan Kaltim (baik di kalangan warga maupun juga Pemerintah Daerah); dan
c.    Dinamika politik mengarah pada kemungkinan kelima Kabupaten/Kota di wilayah Utara Kalimantan Timur tersebut akan menjadi Propinsi baru (Kalimantan Utara) terpisah dari Kalimantan Timur, dengan demikian penguatan desentralisasi dan devolusi yang akan diterapkan mampu sekaligus merespon tuntutan global berkaitan dengan perubahan iklim, serta sekaligus menjamin kesinambungan  ekonomi daerah.

Dengan demikian, untuk mendukung skema REDD+ di Kalimantan Timur wilayah Utara, penting untuk menyelenggarakan kegiatan :

1.    Mengidentifikasi pengetahuan, pemahaman dan respons daerah (parapihak terkait dari Pemerintah hingga masyarakat) dalam kaitannya dengan isu-isu berkaitan dengan  perubahan iklim  
2.    Menjajagi kebutuhan pengetahuan dan pemahaman tentang upaya politik dan konsepsi teknis berkaitan dengan perubahan iklim global, terutama menyangkut sumberdaya hutan (REDD+)
3.    Melaksanakan pelatihan REDD+ bagi aparat pemerintah dan/atau pelayan masyarakat dari level Kabupaten hingga Desa/Kampung
4.    Merumuskan bersama langkah-langkah tindak lanjut bagi upaya penguatan peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat di daerah dalam menghadapi isu perubahan iklim global.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas diselenggarakan kegiatan CSF yang difasilitasi Ford Foundation dengan judul :
Memperkuat Desentralisasi dan Devolusi Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Daerah Utara Kalimantan Timur guna Menjawab Kepentingan Global berkaitan Perubahan Iklim. Tujuan program ini adalah melaksanakan empat kegiatan yang sudah disebutkan di atas untuk mendukung pelaksanaan REDD+ di Kalimantan Timur.

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan dibuatkan laporannya dengan  menyajikan hasil-hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan : 1)  Mengidentifikasi pengetahuan, pemahaman dan respons daerah (parapihak terkait dari Pemerintah hingga masyarakat) dalam kaitannya dengan isu-isu berkaitan dengan  perubahan iklim, dan 2)  Menjajagi kebutuhan pengetahuan dan pemahaman tentang upaya politik dan konsepsi teknis berkaitan dengan perubahan iklim global, terutama menyangkut sumberdaya hutan (REDD+)

Joomla templates by a4joomla